YASH MULTIMEDIA Celular, Seiring kemajuan jaman yang mengarah ke dunia teknologi dan memaknai kebutuhan selular di seluruh lapisan masyarakat tidak bisa di pisahkan, maka dibidang celular kamipun menyediakan dan Melayani kebutuhan yang berhubungan dengan Ponsel anda :
- Aplikasi Hp
- Isi ringthone
- Mp3
- Nokia Software Updater
- Service
- Asesories
- Cetak photo dari Hp
- Kartu Perdana
- Deposit Pulsa
- Dll Koleksi Photo Yash Cell
 |
call centre :081 321 079 542 Email : yashmultimedia@ymail.com
GEMPA TASIKMALAYA 2 september 2009
Bupati Tasik sudah Keluarkan SK Pencairan Bantuan Gempa Tahap II
22-Sep-2010, 01:17:13 WIB
KabarIndonesia - Bupati Tasikmalaya Drs. H. Tatang Farhanul Hakim,MPd sebenarnya sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) soal pencairan dana bantuan tahap kedua rekontruksi bangunan korban bencana gempa 2 September 2009 lalu, dan menandatanganinya agar bisa segera dicairkan.
“Kami justru kini tengah menunggu proses SK pencairan dana bantuan gempa tersebut dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan pembentukan Tim Fasilisator, yang berfungsi untuk mengawal proses pencairan dana, juga memberikan arahan dalam proses pembangunan rumah para korban,” ungkap H. Djedje Suhendi ST MSi, Ketua BPBD Kabupaten Tasikmalaya kepada wartawan.
Dia menjelaskan, bahwa BPBD Kabupaten Tasikmalaya sudah mengirim ulang semua rekening kelompok masyarakat (Pokmas) ke BPBD Provinsi Jawa Barat.Sebagaimana diketahui, sebelumnya nomor rekening milik pokmas tersebut banyak yang ‘hangus’ tidak aktif, sehinga menghambat terhadap proses pencairan dana bantuan tahap kedua rekontruksi bangunan/rumah yang dinantikan para korban gempa.
“Hasil klarifikasi ulang, semua nomer rekning bank milik pokmas sudah aktif kembalio, dan tidak ada masalah. Bahkan, semuanya sudah kami kirim ulang ke BPBD Provinsi Jawa Barat dan semoga saja bantuan dana tersebut segera cair,” tuturnya.
Berdasarkan data yang diperoleh KabarIndonesia, bahwa bantuan bencana gempa 2 September 2009 untuk tahap, Pemkab Tasikmalaya mengajukan anggaran sebesar Rp. 186 miliar untuk 15.129 unit rumah yang rusak, yakni rusak berat sebanyak 3.832 unit (Rp.15 juta/unit) dan rusak sedang sebanyak 11.297 unit (Rp.19 juta/unit).***
Pemerintah pusat akan segera mencairkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Jabar tahap dua sebesar Rp 945 miliar. Hibah dari APBN ini untuk memperbaiki rumah rusak berat akibat gempa sebanyak 32.964 unit, rusak sedang 37.269 unit, uang lauk-pauk untuk sekitar 21 juta jiwa, dan pengadaan family kit untuk 140.466 kepala keluarga (KK). Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan kepada wartawan usai melepas 946 fasilitator program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa Jabar di Gedung Sate, Rabu (6/10), mengatakan, Pemprov Jabar bersama pemerintah pusat sudah menyalurkan bantuan gempa tahap pertama sebesar Rp 457 miliar. "Bantuan itu langsung dicairkan ke rekening pemerintah kabupaten/kota. Di provinsi hanya administrasi saja, sedangkan anggarannya dari pusat langsung ke rekening kabupaten/kota untuk disalurkan ke rekening kelompok masyarakat (pokmas). Jadi, tidak benar jika ada anggapan dana bantuan tersangkut, apalagi terhambat di provinsi," ujar Heryawan. Heryawan mengimbau kepada masyarakat penerima bantuan untuk tidak percaya pada orang yang mengaku berjasa dalam pencairan dana bantuan gempa. Apalagi penerima bantuan memberikan uang sebagai tanda jasa kepada orang tersebut. "Jangan percaya kepada pihak yang meminta jasa dalam proses pencairan bantuan gempa. Saya minta masyarakat jangan terpengaruh oknum tidak bertanggung jawab yang meminta jasa kepada para penerima bantuan. Karena, tidak ada potongan apa pun yang dilakukan pemerintah. Bantuan itu murni untuk masyarakat yang rumahnya rusak akibat gempa," tegasnya. Disinggung mengenai pencairan bantuan gempa tahap pertama, Heryawan menjelaskan, progresnya cukup bagus, nyaris tidak ada penyimpangan. "Jika ada oknum petugas yang meminta fee atas pencairan bantuan, maka laporkan saja kepada petugas terdekat. Bila perlu laporkan ke pihak berwajib," ujarnya. Menurut Heryawan, kebutuhan total untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Jabar sebesar Rp 1,3 triliun. Jika pencairan tahap pertama dan kedua selesai, kekurangannya mencapai Rp 250 miliar. Anggaran ini akan ditanggung pemerintah pusat dan dicairkan pada tahun 2011. "Keberadaan fasilitator sangat dibutuhkan dalam rangka pendampingan bagi para korban yang akan menerima bantuan. Khususnya dalam rangka memfasilitasikegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan kaidah teknis. Kami juga mengharapkan fasilitator dapat memonitor proses penyaluran bantuan dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Sehingga dengan fasilitator dapat memperkecil peluang penyimpangan proses bantuan," ujarnya. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar, Ujuwalprana Sigit mengungkapkan, ke-946 fasilitator akan bekerja selama tiga bulan mulai Oktober hingga Desember 2010. Tugas mereka adalah mendampingi pokmas dan masyarakat yang akan membangun rumah pascagempa Jabar. (B.96)** |
